Kota Tangerang, asaterkini.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berkomitmen untuk merespons cepat persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Walikota Tangerang, H. Sachrudin, saat memimpin Rapat Evaluasi Kewilayahan yang digelar rutin setiap bulan, di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Rabu (11/2/2026).
Hadir dalam. Kegiatan tersebut para pejabat tinggi pratama dan aparatur kewilayahan. Dalam arahannya, Sachrudin menekankan kembali pesan Presiden RI pada Rakernas Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2026, agar pemerintah daerah menghadirkan birokrasi yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Kita tidak boleh lambat merespons persoalan masyarakat. Pemerintah harus hadir lebih cepat dari keluhan itu sendiri. Jangan menunggu viral baru bergerak,” tandasnya.
Baca juga: Walikota Tangerang Ajak Orang Tua Bangun Karakter Generasi Muda yang Sportif
Sachrudin juga memaparkan sejumlah isu publik yang tengah menjadi perhatian, mulai dari infrastruktur jalan, persampahan, penanganan banjir, estetika kota, stabilitas harga dan inflasi menjelang Ramadhan.
Karenanya Ia meminta kepada seluruh perangkat daerah terkait agar lebih responsif dalam menjalankan tugas. “Banyak persoalan yang membutuhkan gerak cepat kita. Segera respons, jika kewenangan terbatas koordinasikan. Semua bisa diselesaikan dengan niat dan komunikasi yang baik,” tandasnya.
Sachrudin, juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam menyelesaikan persoalan kewilayahan. Menurutnya, kecepatan respons tidak hanya bergantung pada satu perangkat daerah, tetapi pada sinergi dan komunikasi yang solid.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Tangerang Usulkan Peningkatan Layanan Masyarakat di RKPD 2026
“Kalau ada kendala kewenangan, segera koordinasikan. Jangan saling menunggu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi, bukan alasan,” tambahnya.
Jangan Ada Yang Lalai
Selain itu, Sachrudin mengingatkan para pejabat, termasuk pimpinan BUMD, agar segera menuntaskan kewajiban pelaporan LHKPN sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
“Disiplin dalam pelaporan adalah bagian dari komitmen kita menjaga birokrasi yang bersih. Jangan sampai ada yang lalai,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Tangerang, Maryono Hasan meminta kepada seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah untuk mengatur personel secara efektif, guna memastikan pemantauan kondisi kota berjalan selama 24 jam Terutama pada isu-isu strategis seperti infrastruktur jalan, banjir, persampahan, serta kondusifitas wilayah menjelang bulan Ramadhan.
“Atur personel dengan baik. Pastikan ada yang memonitor wilayah setiap saat. Kota ini harus terpantau 24 jam. Jika ada persoalan di lapangan, segera tindak lanjuti. Jangan menunda,” tegasnya.(Adv)
