Kota Tangerang, asaterkini.id– Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Tujuannya supaya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 yang tahapannya diperkirakan mulai 2027 nanti, turut mengawasi dan melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Selasa (17/11/2026), dengan tema “Konsolidasi Sinergitas Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Menciptakan Demokrasi yang Berintegritas, Berkeadilan dan Bermartabat”. Hadir dalam kegiatan itu tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan partai politik di wilayah Kecamatan Pinang.
Kepala Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi mengatakan, kegiatan tersebut terselenggara berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bawaslu dalam menyatukan visi serta memperkuat hubungan antarelemen masyarakat untuk menjaga demokrasi.
Baca juga: Walikota Tangerang Instruksikan Pelaksanaan Program Pembangunan 2026 Dipercepat
“Saat ini kita sudah memasuki penghujung tahun 2026 dan sebentar lagi masuk ke 2027. Berdasarkan informasi yang kami terima, tahapan pemilu akan mulai berjalan pada tahun depan. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang bermitra dengan Bawaslu menyelenggarakan pendidikan politik sebagai langkah awal menjaga harmonisasi demokrasi,” kata Wawan di sela-sela acara.
Wawan juga menjelaskan, selama ini Kota Tangerang memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga situasi pada setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, sehingga kondisi tersebut harus tetap dijaga.
Menyapa Masyarakat
Senada pula dengan Wawan, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarulloh menjelaskan kegiatan tersebut digelar sebagai tindaklanjut dari program konsolidasi demokrasi bertajuk *Menyapa Warga*.
Baru-baru ini, lanjutnya, Bawaslu juga menyambangi sejumlah partai politik, organisasi kepemudaan (OKP), dan tokoh masyarakat yang tersebar di Kota Tangerang. Langkah itu dilakukan, untuk mengajak masyarakat agar terlibat aktif melakukan pengawasan pada pelaksanaan pesta demokrasi.
Pasalnya berdasarkan kalkulasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tahapan Pemilu 2029, diperkirakan mulai bergulir sekitar 20 bulan sebelumnya, yakni pada 2027. Karena itu, kata Komarulloh, mengharapkan Bawaslu keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Mengingat jumlah pengawas pada komisioner Bawaslu di tingkat kabupaten/kota hanya berjumlah lima orang.
“Dengan terbatasnya personel di Bawaslu tingkat kabupaten/kota kami sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Untuk itu Kami berharap pada mereka agar berani melapor apabila ada pelanggaran praktik politik uang maupun lainnya,” tandas Komarullah.(CS)
Baca juga: PMI Banten Salurkan Bantuan Tunai Kepada 169 KK Korban Banjir dan Longsor di Aceh Utara
